Jakarta - Anggota komisi II DPR Arteria Dahlan menyebut mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pasti mengetahui korupsi e-KTP. Menurutnya tidak mungkin pejabat di bawah menteri bermanuver sendiri.
"Dua orang itu bukan ronin bukan samurai yang tidak punya tuan. Dua orang itu juga bukan melakukan pergerakan yang liar. Kalau dilihat dari surat dakwaan nggak mungkinlah di Kemdagri, birokrasi kita ini disiplinnya tinggi, nggak ada anak buah manuver sendiri, artinya sepengetahuan pimpinan. Level dirjen itu pengawasnya inspektorat dan menteri, kalau menteri bilang nggak tahu bohong itu," kata Arteria di sebuah diskusi bertajuk 'Sambar Gledek e-KTP' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).
Dia berharap penegakan hukum di kasus e-KTP ini menjadi pembuktian hukum yang adil. Untuk itu menurutnya penyelesaian sidang kasus e-KTP ini harus segera dilakukan.
"Saya apresiasi kerja keras, kerja hebat dari KPK. Semoga ini bisa jadi pemuas rasa keadilan rakyat di bidang hukum tahun 2017 ini. KPK harus lebih cerdas, waktunya dibuat lebih singkat lagi, sehingga rasa keadilan masyarakat terkait kasus ini bisa selesai tahun ini juga," jelasnya.
Sementara itu, mantan Ketua DPR Marzuki Alie berharap semua pihak memberi kesempatan bagi KPK untuk membuktikan dakwaannya. Dia pun mengajak para pihak yang terlibat segera ditingkatkan statusnya oleh KPK jika ada bukti permulaan yang cukup.
"Kita kasih kesempatan pada KPK untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan kepada yang sudah jadi tersangka atau terdakwa dan menyegerakan kepada siapapun yang disebut untuk diclearkan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali di-declare setelah diselidiki dan ditelusuri kalau tidak terlibat sama sekali. Kalau ada fakta hukum terus ditingkatkan ke proses penyidikan," ujar Marzuki yang namanya juga disebut menerima uang aliran dari korupsi e-KTP.
Dia pun menyarankan agar pihak pemerintah tidak lagi melobi DPR terkait anggaran agar tidak lagi terjadi korupsi di DPR. "Nggak usah lobi-lobi DPR, nggak usah dikasih-kasih orang DPR, dijamin DPR akan bersih. Saya sudah sampaikan berkali tapi tetap saja orang pemerintah melobi, karena apa, karena dipengaruhi calon-calon investor," ujarnya.
Terkait ada nama-nama yang sering disebut dalam kasus korupsi dan kembali disebut terlibat kasus e-KTP, Marzuki menyebut hal itu sebagai bentuk aib yang dibuka oleh Tuhan. Namun, dia tidak menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud.
"Sebenarnya Tuhan nggak mau buka aib orang, tapi mungkin ini sudah cape lihatnya, yasudahlah dibuka saja. Dilindungi terus oleh Tuhan, tapi setiap kasus muncul, tiap kasus muncul," ujarnya dengan nada bercanda. ** tor/dc
"Dua orang itu bukan ronin bukan samurai yang tidak punya tuan. Dua orang itu juga bukan melakukan pergerakan yang liar. Kalau dilihat dari surat dakwaan nggak mungkinlah di Kemdagri, birokrasi kita ini disiplinnya tinggi, nggak ada anak buah manuver sendiri, artinya sepengetahuan pimpinan. Level dirjen itu pengawasnya inspektorat dan menteri, kalau menteri bilang nggak tahu bohong itu," kata Arteria di sebuah diskusi bertajuk 'Sambar Gledek e-KTP' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).
Dia berharap penegakan hukum di kasus e-KTP ini menjadi pembuktian hukum yang adil. Untuk itu menurutnya penyelesaian sidang kasus e-KTP ini harus segera dilakukan.
"Saya apresiasi kerja keras, kerja hebat dari KPK. Semoga ini bisa jadi pemuas rasa keadilan rakyat di bidang hukum tahun 2017 ini. KPK harus lebih cerdas, waktunya dibuat lebih singkat lagi, sehingga rasa keadilan masyarakat terkait kasus ini bisa selesai tahun ini juga," jelasnya.
Sementara itu, mantan Ketua DPR Marzuki Alie berharap semua pihak memberi kesempatan bagi KPK untuk membuktikan dakwaannya. Dia pun mengajak para pihak yang terlibat segera ditingkatkan statusnya oleh KPK jika ada bukti permulaan yang cukup.
"Kita kasih kesempatan pada KPK untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan kepada yang sudah jadi tersangka atau terdakwa dan menyegerakan kepada siapapun yang disebut untuk diclearkan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali di-declare setelah diselidiki dan ditelusuri kalau tidak terlibat sama sekali. Kalau ada fakta hukum terus ditingkatkan ke proses penyidikan," ujar Marzuki yang namanya juga disebut menerima uang aliran dari korupsi e-KTP.
Dia pun menyarankan agar pihak pemerintah tidak lagi melobi DPR terkait anggaran agar tidak lagi terjadi korupsi di DPR. "Nggak usah lobi-lobi DPR, nggak usah dikasih-kasih orang DPR, dijamin DPR akan bersih. Saya sudah sampaikan berkali tapi tetap saja orang pemerintah melobi, karena apa, karena dipengaruhi calon-calon investor," ujarnya.
Terkait ada nama-nama yang sering disebut dalam kasus korupsi dan kembali disebut terlibat kasus e-KTP, Marzuki menyebut hal itu sebagai bentuk aib yang dibuka oleh Tuhan. Namun, dia tidak menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud.
"Sebenarnya Tuhan nggak mau buka aib orang, tapi mungkin ini sudah cape lihatnya, yasudahlah dibuka saja. Dilindungi terus oleh Tuhan, tapi setiap kasus muncul, tiap kasus muncul," ujarnya dengan nada bercanda. ** tor/dc
0 comments:
Post a Comment