Medan - Peluang para bupati/walikota yang ada di Sumatera Utara untuk mencalonkan diri pada Pilgubsu Tahun 2018 semakin terbuka lebar, menyusul keluarnya PKPU Nomor 09/2016 tentang pencalonan Pasal 4 ayat 1 huruf o, bahwa yang wajib mundur dari jabatannya adalah kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, baik dalam atau luar provinsi.
"PKPU Nomor 09/2016 ini, memberi kran bahwa tokoh-tokoh yang berasal dari daerah, peluang mencalonkan diri menjadi Gubsu semakin lebar," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Dr Anang Anas Azhar MA menjawab pertanyaan wartawan, di Medan, Senin (6/3).
Anang menegaskan, PKPU yang sudah berjalan dalam Pilkada serentak di 101 kabupaten/kota yang baru berlangsung, memberikan sinyal pada Pilgubsu 2018 akan datang. Sejumlah nama yang digadang-gadang ingin mencalonkan diri menjadi Gubsu, semakin kuat setelah terbitnya PKPU Nomor 09/2016.
"Melalui peraturan ini, maka kepala daerah yang mencalonkan diri, lalu kalah dapat menjabat kembali. Sejak masa pencalonan diatur untuk mengurus cuti. Sedangkan yang dilarang adalah degradasi," katanya.
Sekedar diketahui, bahwa aturan tersebut juga telah dilaksanakan pada Pilkada serentak 2017. Aturan tersebut juga mengatur bahwa anggota DPRD, PNS, TNI/Polri pegawai BUMN/BUMD harus mundur bila mencalonkan diri di Pilkada.
Sejauh ini, kata Anang, sederetan figur publik mulai muncul dan disebut-sebut ingin mencalonkan diri sebagai Gubsu. Mereka adalah Tengku Erry Nuradi (Gubsu Patahana), Edy Rahmayadi (Pangkostrad), Ngongesa Sitepu (Ketua Partai Golkar Sumut), Maruli Siahaan (Pejabat Poldasu), JR Saragih (Bupati Simalungun) dan Tuani L Tobing (Ketua Hanura Sumut).
Anan mengatakan, dari sejumlah nama yang muncul saat ini, sebagian di antaranya sudah menunjukkan keseriusan untuk mencalonkan diri. Bentuk keseriusn tersebut dibuktikan lewat spanduk dan baliho yang muncul di sejumlah sudut kota di Sumut.
"Saya kira, melalui publis baliho dan spanduk ini, sudah menunjukkan bentuk keseriusan mereka untuk maju sebagai Gubsu," kata Anang Anas Azhar.**
"PKPU Nomor 09/2016 ini, memberi kran bahwa tokoh-tokoh yang berasal dari daerah, peluang mencalonkan diri menjadi Gubsu semakin lebar," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Dr Anang Anas Azhar MA menjawab pertanyaan wartawan, di Medan, Senin (6/3).
Anang menegaskan, PKPU yang sudah berjalan dalam Pilkada serentak di 101 kabupaten/kota yang baru berlangsung, memberikan sinyal pada Pilgubsu 2018 akan datang. Sejumlah nama yang digadang-gadang ingin mencalonkan diri menjadi Gubsu, semakin kuat setelah terbitnya PKPU Nomor 09/2016.
"Melalui peraturan ini, maka kepala daerah yang mencalonkan diri, lalu kalah dapat menjabat kembali. Sejak masa pencalonan diatur untuk mengurus cuti. Sedangkan yang dilarang adalah degradasi," katanya.
Sekedar diketahui, bahwa aturan tersebut juga telah dilaksanakan pada Pilkada serentak 2017. Aturan tersebut juga mengatur bahwa anggota DPRD, PNS, TNI/Polri pegawai BUMN/BUMD harus mundur bila mencalonkan diri di Pilkada.
Sejauh ini, kata Anang, sederetan figur publik mulai muncul dan disebut-sebut ingin mencalonkan diri sebagai Gubsu. Mereka adalah Tengku Erry Nuradi (Gubsu Patahana), Edy Rahmayadi (Pangkostrad), Ngongesa Sitepu (Ketua Partai Golkar Sumut), Maruli Siahaan (Pejabat Poldasu), JR Saragih (Bupati Simalungun) dan Tuani L Tobing (Ketua Hanura Sumut).
Anan mengatakan, dari sejumlah nama yang muncul saat ini, sebagian di antaranya sudah menunjukkan keseriusan untuk mencalonkan diri. Bentuk keseriusn tersebut dibuktikan lewat spanduk dan baliho yang muncul di sejumlah sudut kota di Sumut.
"Saya kira, melalui publis baliho dan spanduk ini, sudah menunjukkan bentuk keseriusan mereka untuk maju sebagai Gubsu," kata Anang Anas Azhar.**
0 comments:
Post a Comment