Jakarta - Dua hari lagi, warga DKI Jakarta akan kembali mencoblos untuk menentukan pilihan apakah Ahok atau Anies yang akan menjadi gubernur lima tahun ke depan. Sejumlah lembaga survei memprediksi yang menang dan yang kalah hanya beda satu persenan. Ketatnya persaingan Ahok dan Anies membuat para bandar judi dunia membuka pasar taruhan di situs judi online. Sampai tadi malam, pasar taruhan lebih mengunggulkan Ahok. Apa benar demikian?
Salah satu situs web yang membuka bursa taruhan Pilgub DKI Jakarta adalah bandar 188Bet.co.uk, bandar judi yang cukup terkemuka di ranah maya. Bandar berlisensi ini memang membuka bursa taruhan hampir di segala kategori. Tak hanya olahraga seperti pacuan kuda, sepak bola, game online dan segala jenis kartu, tapi juga politik. Nah, selain Pilpres AS, gelaran Pilgub DKI rupanya menarik sang bandar untuk ikut membuka bursa taruhan.
Sebagai pertimbangan kepada para petaruh, bandar ini menyajikan segala informasi terkait Pilgub DKI di situs web betbreakingnews.com. Situs ini menampilkan data statistik dan mengulas informasi, peluang serta nilai taruhan terkait Pilgub DKI. Semuanya diulas tuntas layaknya sebuah pertandingan bola piala dunia. Bahkan, situs ini telah mengulas perkembangan Pilgub DKI mulai dari persoalan dugaan penistaan agama sejak November 2016. Pada bulan itu, mereka melakukan analisis statistik dan juga membuka taruhan apakah Ahok bakal terus melaju dalam pemilihan atau tersandung kasus hukum tersebut.
Saat Rakyat Merdeka mengunjungi situs tersebut tadi malam, bursa taruhan Pilgub DKI mendapat semacam nomor registrasi yakni 71334. Bagi yang tidak familiar dengan tetek bengek perjudian, tampaknya akan kesulitan membaca data statistik dan peta pertaruhan. Namun petaruh sepertinya akan meraup keuntungan berlipat-lipat jika memilih Anies dan kemudian Anies jadi pemenang.
Di situs ini, Ahok yang paling banyak diunggulkan petaruh dengan peluang 79,37 persen. Ada pun 28,57 persen memilih Anies. Pada putaran pertama, Ahok mendapat dukungan yang paling besar hingga ke angka 95,54 persen.
Tak seramai di situs dunia, Di situs judi online lokal, informasi mengenai bursa taruhan Pilgub DKI agak tertutup. Namun dari informasi, sejumlah situs judi populer macam dewapoker.com,bookie7.com ikut membuka bursa taruhan.
Terkait munculnya judi politik semacam ini diakui Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kata dia, fenomena Pilkada jadi ajang judi bukan fenomena baru. Dari hasil penelitian yang diterbitkan LIPI, fenomena tersebut memang terjadi di sejumlah Pilkada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam bahasa sehari-hari, fenomena judi ini disebut "botoh" atau bandar judi.
Dalam Pilkada, ajang judi ini sebenarnya tidak masuk ranah Pemilu. Penyelenggara Pemilu akan sulit menertibkan karena bukan urusan Pemilu tapi masuk tindak pidana umum. Kepolisian yang mesti menertibkan. Namun, kata Titi, selalu ada kekhawatiran bandar ikut turun tangan dalam Pilkada demi meraup keuntungan.
"Itu yang selalu dikhawatirkan. Ada campur tangan bandar dalam proses Pilkada misalnya melalui politik uang. Itu yang patut diwaspadai," kata Titi saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dia menjelaskan, fenomena "botoh" umumnya muncul di negara yang demokrasinya belum mapan dan ekonominya belum kuat, sehingga muncul politik bawah tanah untuk merebut dukungan melalui uang. Selain itu, fenomena ini muncul karena kompetisi yang sangat ketat saat Pilkada berlangsung. Calon yang bertarung sulit untuk menang jika tidak menggunakan cara-cara seperti itu. "Dalam konteks Pilkada, ironisnya, masyarakat lebih percaya kepada hitungan botoh. Bahkan, tak sedikit botoh yang memakai lembaga survei," ujarnya.
Senada disampaikan Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi. Dia bilang, para bandar sebenarnya tak memiliki hubungan dan kepentingan apapun dengan calon kepala daerah maupun aktor di belakangnya.
Namun, mereka mampu mempengaruhi hasil Pilkada karena kerap melakukan praktik politik uang. Pembagian uang dilakukan bandar kepada masyarakat untuk menjaga bursa taruhan yang mereka miliki.
Jojo mengungkap, praktik politik uang yang dilakukan bandar judi sempat dia temukan di Kupang, Jember, Sragen, dan Bekasi. Sebelum melancarkan aksinya, para bandar judi disebut kerap mengerahkan tim untuk mendata komposisi masyarakat yang akan memilih kandidat atau tidak menggunakan hak suara. Setelah itu, bandar-bandar judi akan melancarkan aksinya.
"Hanya saja untuk Jakarta, relatif agak susah orang melakukan pemberian barang. Masyarakatnya relatif lebih terdidik," tuturnya.
Apa sikap Polri terkait hal ini? Kabagpenum Divis Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya akan memonitor dulu terkait informasi judi di Pilgub DKI Jakarta. Jika memang dari hasil penelusuran di lapangan, judi Pilgub benar adanya, kepolisian tentu akan melakukan penertiban.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengingatkan masyarakat tidak menjadikan momentum politik sebagai ajang taruhan judi. Tegasnya, judi dilarang di Indonesia dan akan ditindak sesuai pidana yang berlaku. "Ini pesta demokrasi yang harus disikapi dewasa oleh masyarakat, bukannya dijadikan ajang taruhan judi," tegas Argo.
Sekadar informasi, dari hasil survei diketahui, elektabilitas Ahok-Djarot dan Anies-Sandi memang bertaut tipis. Hasil survei Indikator Politik Indonesia misalnya, menempatkan Anies-Sandi 48,2 persen mengungguli Ahok-Djarot 47,4 persen dengan selisih tipis 0,8 persen. Adapun Lembaga Charta Politika menempatkan elektabilitas Ahok-Djarot di angka 43,4 persen mengungguli Anies-Sandi 41,2 persen. ** rmol
Salah satu situs web yang membuka bursa taruhan Pilgub DKI Jakarta adalah bandar 188Bet.co.uk, bandar judi yang cukup terkemuka di ranah maya. Bandar berlisensi ini memang membuka bursa taruhan hampir di segala kategori. Tak hanya olahraga seperti pacuan kuda, sepak bola, game online dan segala jenis kartu, tapi juga politik. Nah, selain Pilpres AS, gelaran Pilgub DKI rupanya menarik sang bandar untuk ikut membuka bursa taruhan.
Sebagai pertimbangan kepada para petaruh, bandar ini menyajikan segala informasi terkait Pilgub DKI di situs web betbreakingnews.com. Situs ini menampilkan data statistik dan mengulas informasi, peluang serta nilai taruhan terkait Pilgub DKI. Semuanya diulas tuntas layaknya sebuah pertandingan bola piala dunia. Bahkan, situs ini telah mengulas perkembangan Pilgub DKI mulai dari persoalan dugaan penistaan agama sejak November 2016. Pada bulan itu, mereka melakukan analisis statistik dan juga membuka taruhan apakah Ahok bakal terus melaju dalam pemilihan atau tersandung kasus hukum tersebut.
Saat Rakyat Merdeka mengunjungi situs tersebut tadi malam, bursa taruhan Pilgub DKI mendapat semacam nomor registrasi yakni 71334. Bagi yang tidak familiar dengan tetek bengek perjudian, tampaknya akan kesulitan membaca data statistik dan peta pertaruhan. Namun petaruh sepertinya akan meraup keuntungan berlipat-lipat jika memilih Anies dan kemudian Anies jadi pemenang.
Di situs ini, Ahok yang paling banyak diunggulkan petaruh dengan peluang 79,37 persen. Ada pun 28,57 persen memilih Anies. Pada putaran pertama, Ahok mendapat dukungan yang paling besar hingga ke angka 95,54 persen.
Tak seramai di situs dunia, Di situs judi online lokal, informasi mengenai bursa taruhan Pilgub DKI agak tertutup. Namun dari informasi, sejumlah situs judi populer macam dewapoker.com,bookie7.com ikut membuka bursa taruhan.
Terkait munculnya judi politik semacam ini diakui Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Kata dia, fenomena Pilkada jadi ajang judi bukan fenomena baru. Dari hasil penelitian yang diterbitkan LIPI, fenomena tersebut memang terjadi di sejumlah Pilkada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam bahasa sehari-hari, fenomena judi ini disebut "botoh" atau bandar judi.
Dalam Pilkada, ajang judi ini sebenarnya tidak masuk ranah Pemilu. Penyelenggara Pemilu akan sulit menertibkan karena bukan urusan Pemilu tapi masuk tindak pidana umum. Kepolisian yang mesti menertibkan. Namun, kata Titi, selalu ada kekhawatiran bandar ikut turun tangan dalam Pilkada demi meraup keuntungan.
"Itu yang selalu dikhawatirkan. Ada campur tangan bandar dalam proses Pilkada misalnya melalui politik uang. Itu yang patut diwaspadai," kata Titi saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dia menjelaskan, fenomena "botoh" umumnya muncul di negara yang demokrasinya belum mapan dan ekonominya belum kuat, sehingga muncul politik bawah tanah untuk merebut dukungan melalui uang. Selain itu, fenomena ini muncul karena kompetisi yang sangat ketat saat Pilkada berlangsung. Calon yang bertarung sulit untuk menang jika tidak menggunakan cara-cara seperti itu. "Dalam konteks Pilkada, ironisnya, masyarakat lebih percaya kepada hitungan botoh. Bahkan, tak sedikit botoh yang memakai lembaga survei," ujarnya.
Senada disampaikan Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi. Dia bilang, para bandar sebenarnya tak memiliki hubungan dan kepentingan apapun dengan calon kepala daerah maupun aktor di belakangnya.
Namun, mereka mampu mempengaruhi hasil Pilkada karena kerap melakukan praktik politik uang. Pembagian uang dilakukan bandar kepada masyarakat untuk menjaga bursa taruhan yang mereka miliki.
Jojo mengungkap, praktik politik uang yang dilakukan bandar judi sempat dia temukan di Kupang, Jember, Sragen, dan Bekasi. Sebelum melancarkan aksinya, para bandar judi disebut kerap mengerahkan tim untuk mendata komposisi masyarakat yang akan memilih kandidat atau tidak menggunakan hak suara. Setelah itu, bandar-bandar judi akan melancarkan aksinya.
"Hanya saja untuk Jakarta, relatif agak susah orang melakukan pemberian barang. Masyarakatnya relatif lebih terdidik," tuturnya.
Apa sikap Polri terkait hal ini? Kabagpenum Divis Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya akan memonitor dulu terkait informasi judi di Pilgub DKI Jakarta. Jika memang dari hasil penelusuran di lapangan, judi Pilgub benar adanya, kepolisian tentu akan melakukan penertiban.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengingatkan masyarakat tidak menjadikan momentum politik sebagai ajang taruhan judi. Tegasnya, judi dilarang di Indonesia dan akan ditindak sesuai pidana yang berlaku. "Ini pesta demokrasi yang harus disikapi dewasa oleh masyarakat, bukannya dijadikan ajang taruhan judi," tegas Argo.
Sekadar informasi, dari hasil survei diketahui, elektabilitas Ahok-Djarot dan Anies-Sandi memang bertaut tipis. Hasil survei Indikator Politik Indonesia misalnya, menempatkan Anies-Sandi 48,2 persen mengungguli Ahok-Djarot 47,4 persen dengan selisih tipis 0,8 persen. Adapun Lembaga Charta Politika menempatkan elektabilitas Ahok-Djarot di angka 43,4 persen mengungguli Anies-Sandi 41,2 persen. ** rmol
0 comments:
Post a Comment