Medan - Isu politik kedaerahan di Propinsi Sumatera Utara ikut mendominasi konstelasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut periode 2018-2023.
"Ada beberapa bakal calon Gubsu yang meramaikan bursa gubernur. Tapi yang menarik adalah isu politik kedaerahan, bakal calon yang muncul berada pada latarbelakang suku dan agama yang berbeda," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Dr Anang Anas Azhar MA di Medan, Minggu (16/4).
Anang menilai, konstelasi politik pada Pilgub Sumut akan lebih kompleks, dan berbeda jika dibandingkan Pilgubsu DKI Jakarta saat ini. Sebab, kata dosen Pascasarjana UINSU dan UMSU ini, secara geografis dan kondisi secara demografis, Propinsi Sumut berada pada tiga katub wilayah, yakni wilayah pantai pesisir, wilayah pegunungan dan wilayah pantai barat.
"Ketiga wilayah ini, didiami penduduk yang beragama dan suku yang mayoritas. Jadi, potensinya konfliknya tidak separag di DKI Jakarta," kata Anang Anas Azhar.
Anang mengurai, wilayah pegunungan terdiri dari kawasan Karo, Dairi, Pakpak Bharat bahkan Humbahas. Kawasan pesisir berada pada wilayah pantai timur, seperti Langkat sampai Labuhan Batu. Sedangkan wilayah pantai barat wilayahnya di kawasan Tabagsel, eks Taput dan Kepulauan Nias.
"Dari tiga kawasan wilayah itu, ada yang dinamakan masyarakat berbasis Islam, Kristen dan nasionalis. Begitu pula dengan daerah pesisir, penduduknya menganut berbagai macam etnis. Jadi, konflik antar sukut sulit terjadi. Penduduknya sudah terbiasa hidup di tengah perbedaan," katanya.
Anang menyebutkan, di Sumut ada tiga suku yang mendominasi yaitu, Jawa, Batak/Batak Angkola, dan Melayu. "Karena memang tiga suku ini yang mendominasi, suku ini juga ikut mmewarnai bursa pemilihan gubernur. Tokoh-tokoh dari sukut ini justru ikut mencalonkan," katanya.**
0 comments:
Post a Comment