Medan - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Dr Anang Anas Azhar MA memprediksi, pasca ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP, komunikasi politik koalisi parpol pemerintah bakal terganggu.
"PDIP dan Golkar kan masuk dalam koalisi pemerintah. Pasca Novanto tersangka, pasti akan berimplikasi kepada koalisi pemerintah," kata Anang Anas Azhar di Medan, Senin (17/7).
Anang juga memprediksi, komunikasi politik Golkar-PDIP akan berjalan mulus, jika pengganti Setya Novanto satu visi dengan Jokowi. Apalagi, dalam dua tahun terakhir, Ketua Umum Golkar Setya Novanto sering dipasangkan untuk pilpres 2019 mendatang.
"Itu artinya, komunikasi politik Jokowi dan Setya baik, tetapi dinamika politik berubah pasca Setya ditetapkan tersangka," kata Anang yang juga dosen Pascsarjana UIN-SU ini.
Anang mengatakan, salah satu gangguan yang bakal terjadi, desakan meminta Setya Novanto segera mundur dan diganti dari jabatanya Ketua DPR RI akan terus bergulir. Jika Setya Novanto diganti, peta politik di internal Golkar akan berubah, dan peta ini pula yang mempengaruhi kepada koalisi pemerintah.
Di sisi lain, Anang menyebutkan, dengan adanya penetapan tersangka kepada Novanto, membuktikan bahwa pansus angket KPK bukan untuk melemahkan KPK. Justru ikut memperkuat posisi tawar anggota DPR agar tidak korupsi.
"Selama ini, diisukan pansus angket untuk membubarkan KPK. Tetap buktinya, KPK terus jalan untuk menindak dan mencegah terjadinya korupsi," katanya.**
"PDIP dan Golkar kan masuk dalam koalisi pemerintah. Pasca Novanto tersangka, pasti akan berimplikasi kepada koalisi pemerintah," kata Anang Anas Azhar di Medan, Senin (17/7).
Anang juga memprediksi, komunikasi politik Golkar-PDIP akan berjalan mulus, jika pengganti Setya Novanto satu visi dengan Jokowi. Apalagi, dalam dua tahun terakhir, Ketua Umum Golkar Setya Novanto sering dipasangkan untuk pilpres 2019 mendatang.
"Itu artinya, komunikasi politik Jokowi dan Setya baik, tetapi dinamika politik berubah pasca Setya ditetapkan tersangka," kata Anang yang juga dosen Pascsarjana UIN-SU ini.
Anang mengatakan, salah satu gangguan yang bakal terjadi, desakan meminta Setya Novanto segera mundur dan diganti dari jabatanya Ketua DPR RI akan terus bergulir. Jika Setya Novanto diganti, peta politik di internal Golkar akan berubah, dan peta ini pula yang mempengaruhi kepada koalisi pemerintah.
Di sisi lain, Anang menyebutkan, dengan adanya penetapan tersangka kepada Novanto, membuktikan bahwa pansus angket KPK bukan untuk melemahkan KPK. Justru ikut memperkuat posisi tawar anggota DPR agar tidak korupsi.
"Selama ini, diisukan pansus angket untuk membubarkan KPK. Tetap buktinya, KPK terus jalan untuk menindak dan mencegah terjadinya korupsi," katanya.**
0 comments:
Post a Comment