PAN Tarik Dua Menteri dari Kabinet

Medan - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Dr Anang Anas Azhar MA berpendapat, PAN harus menarik dua menterinya dari kabinet, menyusul parpol besukan Amien Rais itu tidak mendukung diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pembubaran ormas.

"Agar kelihatan gentlemen, PAN patut menarik dua menterinya. Karena ini bagian kesepakatan politik dan konsensus politik, justru saya kira tidak salah jika Joko Widodo me-resuffle menteri asal PAN," kata Anang Anas Azhar di Medan, Kamis (13/7).

Anang berpendapat, komunikasi politik antara PAN dan koalisi pemerintah belakangan ini semakin buruk. Pertama, ini dibuktikan lambannya pengesahaan RUU Pemilu yang pansusnya dipimpin legislator dari PAN. Kedua, parpol besukan Amien Rais juga tidak mendukung diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pembubaran ormas.

"Dua kesalahan fatal ini, menjadi alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus me-resuffle menteri asal PAN. Logika politiknya, kita melihat komunikasi politik antara Jokowi dengan PAN sedang terganggu," kata Anang Anas yang juga dosen Pascasarjana UIN-SU ini.

Seperti diketahui, kata dia, PAN merupakan partai pendukung pemerintah. Penolak terhadap penerbitan perppu yang dilakukan pemerintah seyogianya tak pantas dilakukan. Sebagai koalisi parpol dengan pemerintah, PAN tidak selayaknya menolak perppu tersebut.

"Penolakan yang dilakukan PAN atas penerbitan perppu itu, hanya sekedar politik pencitraan. Padahal, perppu itu juga sangat baik, untuk menolak munculnya faham anti-pancasila di Indonesia," katanya.

Anang menyarankan, andai saja ada Ormas yang menyimpang, justru bukan tugas pemerintah semata untuk membinanya. Tapi, lebih jauh dari itu parpol pendukung pemerintah juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada ormas yang diduga melenceng dari nilai-nilai pancasila.

"Nah, perppu yang dibuat pemerintah ini sangat efektif, untuk menjaga gerakan anti pancasila berkembang di Indonesia," katanya.**