Medan - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Anang Anas Azhar MA memprediksi, pasangan cagubsu/cawagubsu yang ingin lolos lewat jalur partai politik, setidaknya harus menyiapkan biaya politik Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.
"Besaran anggaran ini, dapat dilihat dari perolehan kursi yang menjadi syarat minimal cagubsu yakni 20% kursi di DPRD. Biaya politik ini, bisa jadi dibandrol Rp750 juta hingga Rp1 miliar per kursinya," kata Anang Anas Azhar di Medan, Selasa (19/9).
Anang menyebutkan, angka rata-rata Rp15 miliar hingga Rp20 miliar ini, baru sebatas lolos dari dukungan partai politik atau perahu untuk melaju menjadi calon. Kemudian, barulah pasangan cagubsu/cawagubsu mendaftarkan diri ke KPU yang diperkirakan awal Januari 2018 mendatang.
Jika dilihat dari geopolitik Sumut, menurut Anang, pasangan cagubsu/cawagubsu tidak sebatas mengeluarkan biaya politik lolos dari dukungan partai politik. Tetap kata dia, biaya politik terbesar berada pada sektor sosialisasi dan kampanye politik.
"Pasangan calon kalau dihitung dari geopolitiknya Sumut ada 33 kabupaten/kota. Ini pasti butuh dana, anggarannya sudah dipastikan di luar anggaran yang lebih dahulu dikeluarkan calon kepada internal partai politik," katanya.
Dosen Pasasarjana UINSU ini menyebutkan, biaya politik dalam pilkada memang amat besar. Ini juga terlihat dari sejumlah penelitian yang dilakukan internal pasangan calon pada pilkada sebelumnya.
"Biaya kampanye untuk pilkada di Sumut yang harus dikeluarkan pasangan calon, bisa jadi di atas Rp100 miliar. Rasio ini dilihat dari jumlah penduduk Sumut mencapai 15 juta orang, kemudian pemilihnya mendekati 10 juta pemilih," katanya.
Anang menyebutkan, dalam penelitian partai beringin di Jawa Tengah, ternyata masing-masing pasangan calon untuk biaya saksi saja per calonnya mengeluarkan dana Rp 200 miliar. Biaya politik ini cukup fantastis," katanya.
Lantas bagaimana di Sumut? Menurut Anang, jumlahnya di atas Rp100 miliar sudah dipastikan akan keluar, jika melihat rasio jumlah penduduk dan pemilih.
"Saya kira biaya ini, masih akan bertambah dengan biaya pelaksanaan kampanye untuk menarik minat masyarakat pemilih. Seperti biaya logistik kampanye, alat peraga, dan hiburan untuk masyarakat," katanya.**
"Besaran anggaran ini, dapat dilihat dari perolehan kursi yang menjadi syarat minimal cagubsu yakni 20% kursi di DPRD. Biaya politik ini, bisa jadi dibandrol Rp750 juta hingga Rp1 miliar per kursinya," kata Anang Anas Azhar di Medan, Selasa (19/9).
Anang menyebutkan, angka rata-rata Rp15 miliar hingga Rp20 miliar ini, baru sebatas lolos dari dukungan partai politik atau perahu untuk melaju menjadi calon. Kemudian, barulah pasangan cagubsu/cawagubsu mendaftarkan diri ke KPU yang diperkirakan awal Januari 2018 mendatang.
Jika dilihat dari geopolitik Sumut, menurut Anang, pasangan cagubsu/cawagubsu tidak sebatas mengeluarkan biaya politik lolos dari dukungan partai politik. Tetap kata dia, biaya politik terbesar berada pada sektor sosialisasi dan kampanye politik.
"Pasangan calon kalau dihitung dari geopolitiknya Sumut ada 33 kabupaten/kota. Ini pasti butuh dana, anggarannya sudah dipastikan di luar anggaran yang lebih dahulu dikeluarkan calon kepada internal partai politik," katanya.
Dosen Pasasarjana UINSU ini menyebutkan, biaya politik dalam pilkada memang amat besar. Ini juga terlihat dari sejumlah penelitian yang dilakukan internal pasangan calon pada pilkada sebelumnya.
"Biaya kampanye untuk pilkada di Sumut yang harus dikeluarkan pasangan calon, bisa jadi di atas Rp100 miliar. Rasio ini dilihat dari jumlah penduduk Sumut mencapai 15 juta orang, kemudian pemilihnya mendekati 10 juta pemilih," katanya.
Anang menyebutkan, dalam penelitian partai beringin di Jawa Tengah, ternyata masing-masing pasangan calon untuk biaya saksi saja per calonnya mengeluarkan dana Rp 200 miliar. Biaya politik ini cukup fantastis," katanya.
Lantas bagaimana di Sumut? Menurut Anang, jumlahnya di atas Rp100 miliar sudah dipastikan akan keluar, jika melihat rasio jumlah penduduk dan pemilih.
"Saya kira biaya ini, masih akan bertambah dengan biaya pelaksanaan kampanye untuk menarik minat masyarakat pemilih. Seperti biaya logistik kampanye, alat peraga, dan hiburan untuk masyarakat," katanya.**
0 comments:
Post a Comment